Menteri Jonan : Pengembangan Pembangkit Listrik Untuk Pemerataan Akses Listrik di Indonesia
By Admin
nusakini.com--Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mewakili Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi oleh Menteri BUMN, Rini Sumarno, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andi Noorsaman Sommeng, Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basyir dan perwakilan dari Pemda NTB, Jumat (20/08) di Mataram, melakukan peresmian dan ground breaking beberapa proyek ketenagalistrikan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Beberapa proyek ketenagalistrikan tersebut diantaranya peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Independent Power Producer (IPP) Lombok dengan total Kapasitas 50 MW serta groud breaking Pembangkit Listrik Gas Uap (PLTGU) Lombok Peaker, Pembangkit Listrik Mesin Gas (PLTMG) Bima, PLTMG Sumbawa, Mobile Power Plant (MPP) Flores, PLTMG Maumere dan PLTMG Kupang Peaker dengan total kapasitas 350 MW.
Menteri Jonan dalam sambutannya memaparkan bahwa pemerintah terus berupaya agar infrastruktur kelistrikan harus segera dibangun untuk memperluas akses listrik kepada masyarakat, dengan harga terjangkau melalui berbagai program pengembangan pembangkit 35.000 MW beserta infrastruktur pendukungnya.
"Pemerintah berkomitmen meningkatkan rasio elektrifikasi lebih dari 93%, tahun 2019 minimal 96%, kalau kita bekerjakeras bisa 99% di tahun 2019, naiknya hampir 3 persen per tahun, luar biasa sekali", ungkap Menteri Jonan.
Menteri Jonan menjelaskan lebih lanjut di tahun 2019 apabila seluruh proyek kelistrikan di NTB dan NTT ini beroperasi, maka bisa memenuhi kebutuhan listrik di pulau NTB dan NTT.
"Dengan beroperasinya seluruh proyek ini kebutuhan listrik di NTB dan NTT tidak akan kurang, total kapasitas 350 MW apabila pelanggan yang butuh listrik 900 VA per rumah tangga, akan bisa mengaliri sekurangnya 350-400 ribu rumah tangga", tambah Jonan.
Menteri Jonan juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan Pemerintah Daerah NTB dan NTT sehingga pengembangan infrastruktur kelistrikan disini bisa ditargetkan selesai pada 2018, kecuali PLTU Lombok Peaker yang diperkirakan selesai pada 2019.
"Saya juga sangat berterima kasih atas dukungan bapak Gubernur NTB dan NTT karena dukungan ini sangat penting untuk pengembangan listrik disini, PLTGU Lombok Peaker akan memakan waktu sampai 2019, lainnya akan selesai 2018", jelas Menteri Jonan.
Untuk pengelolaan kelistrikan, Menteri Jonan juga berpesan kepada direksi PT PLN (persero) untuk dapat lebih memberikan contoh untuk efisiensi pada investasi dan biaya operasi sehingga para IPP juga bisa mengendalikan tarif listrik, sehingga tarif listrik tidak naik tapi turun. "Saya mohon kepada PLN untuk dapat memberikan contoh efisiensi terhadap investasi per MW dan biaya operasi shingga IPP bisa mengikuti kalau bisa tarif listrik tidak naik tapi turun", tambahnya.
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi NTB Rosihadu Sayuti juga menyampaikan terima kasihnya atas prioritas pemerintah untuk menerangi wilayah timur Indonesia. "Mudah2an apabila infrastruktur ketenagalistrikan ini sudah mantap, maka industri, proses olahan, hilirisasi, UMKM di NTB ini akan tumbuh berkembang dan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat di provinsi NTB", ungkapnya.
Direktur PLN Sofyan Basir pada laporannya juga mengungkapkan komitmen PLN untuk mendukung Pemerintah mewujudkan kebijakan 35.000 MW di tahun 2019. Sofyan melaporkan bahwa saat ini kondisi kelistrikan sudah sangat cukup, beberapa daerah bahkan sudah tidak ada pemadaman listrik, salah satunya cadangan listrik di Lombok mencapai 299 MW, dan beban puncak sebesar 227 MW. "Beberapa daerah sudah memiliki cadangan rata-rata 30%, di Lombok cadangan listriknya mencapai 72 MW", jelas Sofyan. (p/ab)